Akankah Sistem PNS Rubuh?

Pada Ebong dan Opik yang hari Ahad lalu mampir ke rumah saya, saya katakan bahwa ketergantungan kita pada sistem PNS bisa saja menjadi boomerang di kemudian hari. PNS yang punya tunjangan pensiun (iming-imingnya adalah rasa aman di hari tua) suatu saat akan kolaps. Penyebabnya tentu saja kompleks, but mostly because of our ownself.

Baru kemarin Menteri Keuangan mengumumkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sekitar 3000-an triliyun untuk membiayai antisipasi terhadap bencana perubahan iklim. Ya, climate change itu nyata. Bila bencana-bencana ekologis yang merupakan turunan dari bencana perubahan iklim terjadi, kita akan mengalami krisis yang lebih mengerikan daripada pandemi. Negara akan tumbang. Keselamatan warga terancam seturut kemudian peluang mereka dalam menyambung hidup karena kondisi yang tidak stabil. Maka bencana perubahan iklim itu mau tidak mau harus dihindari.

Untuk itu, negara perlu berutang. Di sini ada satu masalah: apakah dana ribuan trilyunan itu akan dianggarkan dalam program-program yang tepat sasaran dan dengan kerja-kerja yang amanah? Saya ragu. Kenyangnya saya mendengar kabar korupsi membuat prasangka baik pada negara ini kian nihil. Lagipula, menghindari perubahan iklim dengan proyek-proyek teknologi sama saja dengan gali lubang tutup lubang. Biang! Biang dari bencana perubahan iklim adalah aktivitas produksi yang serakah. Demi memenuhi permintaan pasar dan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja demi keuntungan pribadi oknum elit, negara gila-gilaan mengumbar izin produksi untuk industri yang ekstraktif, eksploitatif dan polutif.

Produksi itu saling sambut dengan tingginya konsumsi energi. Serakah! Orang kaya, yakni kelas menengah atas, mengonsumsi energi lebih banyak dari porsi yang seharusnya. “Kaya” bukan lagi sebutan untuk orang yang punya banyak uang. Kaya itu harus ada wujudnya, misalnya rumah dan kendaraan. Semakin kaya mereka, semakin besar rumah dan semakin banyak pula kendaraan. Konsekuensinya, konsumsi energi (listrik, bahan bakar) semakin masif. Kita perlu tahu: konsumsi energi tahunan dari 20% orang kaya di negeri ini menghabiskan porsi yang semestinya bisa memenuhi jatah tahunan 80% orang miskin. Boros dan tidak adil tampil sekaligus. Dan produksi serakah itu sesungguhnya hanya untuk meladeni konsumsi boros. Rakyat kecil cuma dapat sisa.

Namun konsumsi boros ini juga mendarah daging dalam praktek bernegara kita. Anggaran untuk anggota dewan yang tidak rasional, biaya protokoler yang berlebihan demi citra politik nasional, keborosan semacam itu pernah disinggung oleh Multatuli dalam novelnya Max Havelaar sebagai biaya yang memiskinkan negara dan mengantarkannya pada kejatuhan ekonomi. Belum lagi dihitung kerja bodong pejabat dan pegawai. Semua itu akan memuncak; alangkah lugunya bila kita mengira sebaliknya.

Dalam pada itu, warga negara Indonesia masih sangat memuja PNS. Sebab kerjanya santai, teratur dan hari tua dijamin aman dengan dana pensiun. Cara berpikir inilah yang mendorong orang-orang berlomba menjadi PNS bahkan bila harus menghalalkan segala cara. Cara berpikir ini pula yang membuat PNS bekerja asal-asalan. Berbeda dengan mentalitas pekerja di BUMN: mereka dijamin dana pensiun, tapi bekerja di sebuah perusahaan menuntut mereka bekerja keras, profesional, kreatif dan inovatif. Pendek kata: berdedikasi. Sebab bila tidak, mereka bisa ditendang kapan saja. Inilah mental yang tidak dimiliki PNS, selain tentu saja ada masalah birokratisme dan korupsi.

Tampak bahwa negara mulai gelisah. Buat apa negara membiayai pegawai yang bermental leha-leha? Kini, negara memutuskan untuk menghentikan tenaga pendidik PNS dan menggantinya dengan tenaga pendidik PPPK. Negara mulai meniru sistem profesional, demi menyelamatkan ekonomi, kalau belum bisa dilakukan dengan cara memerangi korupsi. Semoga esok kelak protokoler yang boros biaya itu turut dipangkas. Istana presiden cukuplah rumah kontrakan dua lantai di Menteng sana. Kerja saja pakai tikar, hidangan rapatnya cukuplah membeli rujak atau gorengan.

Akankah sistem PNS rubuh?

Saya tidak tahu. Tapi bergantung padanya akan membuat kita mati terperanjat kalau-kalau situasi mendadak berubah jadi genting. Lagi pula, kini orang-orang mulai muak dengan basa-basi kekayaan. Tidak ada yang suka dengan tingkah kelas menengah ngehek di ruang publik. Kaya rasa-rasanya identik dengan goblok.

Standar

5 respons untuk ‘Akankah Sistem PNS Rubuh?

  1. Mau dibawa kemana negara ini?ngurus PNS saja tidak becus. Di salah satu Pemda,dulu absen jari, setelah ganti gubernur balik ke tabiat lama,absen biasa yang bisa dikadalin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s