Consumo Ergo Sum: Citra, Status dan Konsumsi

Disadur, disunting dan digubah dari tulisan Rocky Gerung.


Sebuah kelompok arisan di Jakarta, patungan membeli Hermes, tas tangan Perancis berharga seratusan juta. Lalu, setiap anggota bergilir memakainya. Seorang politisi muda mondar-mandir di lounge sebuah hotel, berbalut Hugo Boss, jas mahal Jerman. Tapi, dengan merek yang masih menempel di lengannya.

Citra, status dan konsumsi adalah produk kebudayaan massa. Ia menggoda selera, lalu memicu hasrat conspicuous consumption. Tapi, godaan agar tampak seperti aristokrat yang dipuaskan secara instan seringkali hanya menghasilkan kegagapan sosial plus kelucuan budaya.

Kelas Menengah? Inilah ‘kelas’ yang sangat menjengkelkan para pembaca Marx. Mereka kelas yang sekedar tumbuh menempel pada tubuh kapitalisme, tetapi tanpa kehendak “investasi”. Mereka juga sama tidak makmurnya dengan kelas bawah, tapi tanpa keinginan “revolusi”. Rasa aman adalah ideologi resmi kelas ini. Revolusi terlalu berbahaya, investasi terlalu berisiko. Itulah sebabnya, bagi para penggiat politik radikal, kelas menengah adalah penghalang perubahan. Ia berada di tengah, dan persis dalam posisi itu ia tidak terlibat dalam pertentangan kelas, antara borjuis dan proletariat.

Tentu, penjelasan sosiologis terkait pertentangan kelas tidak lagi cukup untuk menerangkan bentuk-bentuk kapitalisasi yang semakin berkembang, terutama karena kapitalisasi hari ini semakin mengarah pada bisnis finansial yang pasarnya spekulatif. Praktek kapitalisme finansial itulah yang kini mengguncang ekonomi dunia. Sebab, dalam kapitalisme finansial, pertentangan kelas antara borjuis dan proletariat itu pudar sinyalnya. Pertentangan itu beralih menjadi negosiasi bisnis dan politik bahkan antara dua kelas tersebut.

Karenanya belakangan ini para pemikir ekonomi sedang berupaya memahami hakekat krisis ekonomi global dan akibat-akibatnya bagi stabilitas politik dunia. Kajian akademis dan pengalaman politik satu dasawarsa terakhir mulai mengakui kesalahan-kesalahan sistemik ekonomi global. Model kapitalisme yang dioperasikan secara spekulatif itu telah mengabaikan hal yang paling mendasar: ekonomi adalah pertukaran nyata, bukan transaksi tanpa jejak. Kehendak untuk mengaitkan ulang dimensi ekonomi dan sosial memperoleh momentumnya dalam krisis keuangan dunia saat ini. Kesadaran itulah yang kini mempertemukan “negara” dan “bisnis” di Davos dan Wall Street, dalam upaya mencari revisi political-economy, dengan tema etika keadilan yang menonjol.

Dalam suasana civilizing capitalism itu, pertanyaan tentang peran kelas menengah dapat dilanjutkan. Memang, konsep ‘kelas’ hanya dimaksudkan untuk menganalisis pertentangan kelas antara borjuis dan proletariat. Namun, hanya dengan pertentangan kelas itulah perubahan politik bisa dibayangkan. Sebab bila tidak ada pihak yang berlawanan, tidak akan ada kritik dan tidak ada imajinasi tentang “konsep yang lebih ideal.” Maka kelas menengah menjadi masalah karena mereka memilih berada di tengah, tidak punya imajinasi kritik, tidak pula terlibat dalam perubahan politik.

Kelas menengah memilih posisi yang aman dan menikmati kemapanan sebagai “kepuasan konsumen”. Nikmat ekonomi membawa kelas menengah pada “kemapanan semu”: Consumo Ergo Sum! Belanja, tanda merasakan hidup yang sesungguhnya! Sayangnya, psikologi kelas menengah inilah yang menghidupkan ruang konsumsi nasional, memutar roda perekonomian, sekaligus menumbuhkan usaha bisnis penagih hutang. Itulah sesungguhnya “sektor ril” kita. Investasi asing tiba di Indonesia karena undangan kelas menengah.

Tetapi, yang sebetulnya kurang diwaspadai adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita bukan cuma akibat langsung dari permintaan konsumsi kelas menengah nasional, tetapi karena permintaan konsumsi kelas menengah Cina dan India yang juga sedang tumbuh cepat. Permintaan kelas menengah luar negeri itu menjadikan industri sangat memerlukan energi dan bahan mentah dari alam kita. Terjadilah produksi industrial di dalam negeri. Namun, konsumsi itu semu dan menjemukan. Industri yang over-produksi (karena mereka berproduksi atas dasar spekulasi) akan menciptakan kejenuhan konsumsi. Bila permintaan konsumsi kelas menengah itu menurun, perkonomian kita akan melambat karena produksi industrial di dalam negeri ikut menurun. Akibatnya, menumpuklah kredit macet kelas menengah kita.

Tetapi sialnya, stabilitas demokrasi justru diasuransikan kepada kelas ini. Perut yang cukup kenyang, jarang menuntut perubahan—apalagi yang radikal. Karena itu politik bukan isu pokok kelas menengah. Politik dalam arti kerja memproduksi keadilan, atau dalam maksud perjuangan ideologis, bukanlah minat kelas menengah. Kelas ini hanya bereaksi bila kepentingannya terhalang oleh politik. Urusan memproduksi perubahan bukanlah kepentingannya.

Kuriositas kita hari-hari ini: kemana gerangan arah politik kelas menengah? Bila jumlah mereka mendekati 50 juta jiwa, berpenghasilan 50 juta per tahun di 2014, cukup mandirikah kelas ini dalam Pilpres nanti? Artinya, seandainya sihir “politik uang” masih akan merajalela, sanggupkah kelas ini menatap jauh ke depan, pada harapan sistem kebijakan publik yang bersih, sehingga mereka mau mengambil sikap politik? Juga, terhadap sihir “politik ayat”, dapatkah kelas ini mengucapkan argumentasi konstitusional, melampaui sentimen primordial?

Pengalaman kita memperlihatkan bahwa kondisi kejiwaan kelas menengah masih sangat diarahkan oleh kesadaran lingkungan komunitasnya (agama, organisasi, kedaerahan). Kultur komunitas itu menghegemoni dan menyandera pendapat politik kelas menengah. Pilihan politik kelas menengah lebih ditentukan oleh apa kata komunitas, ketimbang kalkulasi rasional mereka seorang konsumen. Inilah sifat ajaib kelas menengah: dalam segi konsumsi ia berinduk pada kapitalisme, dalam segi mental ia masih menyusu pada komunalisme. Inilah asal usul “politik rasa-aman” kelas menengah. Ia tidak mencari rasa aman pada sistem institusi modern, melainkan pada nilai-nilai primordial komunitas.

Kuatnya orientasi primordial ini menghalangi kalkulasi rasional dalam penentuan pilihan politik individu. Kondisi ini cenderung menghasilkan etos “menghindari keharusan untuk bertanggung jawab”, karena individu kelas menengah memang tidak terlatih atau terampil mengambil tanggung jawab publik.

Sinisme terhadap karakter dan peran politik kelas menengah ini tidak mengubah fakta bahwa ekonomi Indonesia memang sedang bertumbuh. Bertambahnya kelas menengah berarti bertambahnya penduduk yang berpenghasilan menengah. Ini berarti adanya potensi pasar sekaligus potensi politik. Karena imajinasi politik kelas ini tidak akan jauh-jauh dari kenikmatan ekonomi, maka pemerintah diuntungkan dari segi jaminan stabilitas politik (mereka tidak akan digonggong) dan berkurangnya beban anggaran sosial yang harus disubsidikan.

Kondisi di atas menimbulkan masalah bagi demokrasi kita hari ini: mana suara kelas menengah (kelas “pembayar pajak”) ini mengenai soal pluralisme, toleransi dan keadilan? Seandainya terjadi krisis politik, apakah kelas ini akan mencari rasa aman pada demokrasi, atau pergi lagi pada doktrin-doktrin komunal? Keperluan demokrasi adalah menumbuhkan warganegara yang mandiri secara ekonomi dan rasional dalam kehidupan publik. Dalam rangka mengantisipasi perubahan pasar tenaga kerja dunia satu dekade ke depan, Indonesia memerlukan individu yang rasional, bebas dari sentimen primordial, dan siap hidup dengan etika publik. Kelas menengah tidak mampu menanggung tuntutan itu.

Terlibat dalam proyek demokratisasi berbasis etika publik di lapangan ekonomi dan politik adalah tugas sejarah kelas menengah. Keterlibatan itu hanya dimungkinkan bila kebudayaan mereka bersifat ”terbuka”, yakni kesiapan untuk tanggung-jawab pada kehidupan bernegara, kesiapan berpartisipasi dalam forum publik, kegiatan solidaritas dalam mewujudkan keadilan sosial, serta keaktifan dalam percakapan politik. Keterbukaan hanya mungkin bila sentimen-sentimen primordial bisa dilepaskan. Kurikulum inilah yang kurang aktif diupayakan oleh negara dan partai politik.

Hermes adalah dewa perdagangan Yunani. Tas tangan itu dulu identik dengan Grace Kelly karena sering terlihat dijinjing sang Putri. Aktris ini pernah meninggalkan makan malamnya di sebuah klub bergengsi New York karena resto itu bersikap rasis terhadap tamu kulit hitam. Hugo Boss, adalah seorang Jerman pro Nazi. Perusahaannya memproduksi seragam pasukan elit Hitler dengan mempekerjakan paksa para tawanan. Sejarah mungkin tidak terlalu penting bagi para peserta arisan dan anggota parlemen. Tetapi alangkah bermutu demokrasi kita bila kelas menengah kita punya pandangan yang juga bermutu tentang toleransi, etika publik dan keadilan. Dengan cara itu, barulah demokrasi kita memperoleh landasan yang kokoh.

Standar

2 respons untuk ‘Consumo Ergo Sum: Citra, Status dan Konsumsi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s